Tugas Softskill 2 Etika Profesi Akuntansi (ETIKA dalam AUDITING)

                                                                     ETIKA dalam AUDITING

Pengertian Etika

       Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independent dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti - bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Etika dalam auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi - asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.    
       Auditor harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

           

1.      KEPERCAYAAN PUBLIK

Kepercayaan masyarakat umum  sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi tersebut. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

2.      TANGGUNG JAWAB DASAR AUDITOR KEPADA PUBLIK

Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektifitas, keseksamaan profesionalisme, dan kepentingan untuk melayani publik. Para akuntan diharapkan memberikan jasa yang berkualitas, mengenakan jasa imbalan yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Atas kepercayaan publik yang diberikan inilah seorang akuntan harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

Ketika auditor menerima penugasan audit terhadap sebuah perusahaan, hal ini membuat konsequensi terhadap auditor untuk bertanggung jawab kepada publik. Penugasan untuk melaporkan kepada publik mengenai kewajaran dalam gambaran laporan keuangan dan pengoperasian perusahaan untuk waktu tertentu memberikan ”fiduciary responsibility” kepada auditor untuk melindungi kepentingan publik dan sikap independen dari klien yang digunakan sebagai dasar dalam menjaga kepercayaan dari publik.

3.      TANGGUNG JAWAB DASAR AUDITOR

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut:

a.       Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjannya.

b.      Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

c.       Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.

d.      Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.

e.        Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

4.      INDEPENDENSI AUDITOR

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut :

a.         Independence in fact (independensi dalam fakta). Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

b.          Independence in appearance (independensi dalam penampilan). Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

c.         Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya). Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

5.      PERATURAN PASAR MODAL DAN REGULATOR MENGENAI INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK

Pasar modal memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, window dressing,serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan kereablean data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten. 

CONTOH KASUS

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Frank Dorrance, seorang manajer audit senior untuk Bright and Lorren,CPA baru saja diinformasikan bahwa perusahaan berencana untuk mempromosikannya menjadi rekanan pada 1 atau 2 tahun ke depan bila ia terus memperlihatkan tingkat mutu yang tinggi sama seperti masa sebelumnya. Baru saja Frank ditugaskan untuk mengaudit Machine International sebuah perusahaan grosir besar yang mengirimkan barang keseluruh dunia yang merupakan klien Bright and Lorren yang bergengsi. Selama audit, Frank menentukan bahwa Machine International menggunakan metode pengenalan pendapatan yang disebut “tagih dan tahan” yang baru saja dipertanyakan oleh SEC. Setelah banyak melakukan riset, Frank menyimpulkan bahwa metode pengenalan pendapatan tidaklah tepat untuk Machine International. Ia membahas hal ini dengan rekanan penugasan yang menyimpulkan bahwa metode akuntansi itu telah digunakan selama lebih dari 10 tahun oleh klien dan ternyata tepat. Frank berkeras bahwa metode tersebut tepat pada tahun sebelumnya tetapi peraturan SEC membuatnya tidak tepat tahun ini. Frank menyadari tanggung jawab rekan itu untuk membuat keputusan akhir, tetapi ia merasa cukup yakin untuk menyatakan bahwa ia merencanakan untuk mengikuti persyaratan SAS 22 (AU 311) dan menyertakan sebuah pernyataan dalam kertas kerja bahwa ia tidak setuju dengan keputusan rekannya. Rekan itu memberitahukan Frank bahwa ia tidak akan mengizinkan pernyataan demikian karena potensi implikasi hukum. Namun, ia mau menulis sebuah surat kepada Frank yang menyatakan bahwa ia mengambil tanggung jawab penuh untuk keputusan akhir bila timbul suatu permasalahan hukum. Ia menutup dengan mengatakan, “Frank, rekan harus bertindak seperti rekan. Bukan seperti meriam lepas yang berusaha untuk membuat hidup menjadi sulit bagi rekan mereka. Anda masih harus bertumbuh sebelum saya merasa nyaman dengan anda sebagai rekan.”

Narasumber :

http://albantantie.blogspot.com/2013/11/etika-dalam-auditing.html

http://jabbarspace.blogspot.com/2013/11/etika-dalam-auditing.html

http://fikaamalia.wordpress.com/2012/11/16/etika-dalam-auditing/

http://stevasss.blogspot.com/2013/11/contoh-kasus-fraud-auditing_14.html

 

Tugas Softskill 1 Etika Profesi Akuntansi

ETIKA GOVERNANCE (Etika Pemerintahan)

Etika berasal dari kata yunani yaitu ‘Ethos’ yang berarti adat istiadat, Etika berkaitan dengan kebiasaan yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat sekitar. Etika berkaitan dengan segala kebiasan tata caara hidup yang baik, aturan hidup yang baik yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau bisa juga dari satu generasi ke generasi lainnya

 

Etika Governance atau bisa disebut Etika Pemerintahan  yaitu ajaran untuk berprilaku dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan hakikat manusia. Namun didalam etika governance ( etika pemerintahan ) juga terdapat masalah seperti kesusilaan dan kesopanan masalah ini sering terjadi di dalam aparat dan lembaganya.  Menurut Alijoyo ( 2004 )  Etika Governance bisa di artikan sebagai struktur hubungan pertanggung jawaban  dan peranan diantara berbagai organisasi.

Kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia yang bersumber dari suara hati setiap manusia. Maksudnya suara hati manusia yaitu menentukan perbuatan baik  dan juga perbuatan buruk, tergantung kepribadian setiap masing-masing orang. Contoh kesusilaan yang mendorong manusia berbuat baik yaitu mencintai sesama manusia, selain itu kesusilaan bisa membuat manusia menjadi jahat contohnya berbuatan tidak senono, mencuri dan lain sebaginya. Kesopanan yaitu suatu tingkah laku yang timbul untuk menyenangkan orang lain. Sebenarnya kesopanan dan kesusilaan hampir mirip namun kalo kesusilaan itu lebih ditunjukan kepada sikap batin, sedangkan kesopanan ditunjukan kepada sikap.

Etika governance atau bisa disebut dengan etikaa pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintah. Filsafat pemerintah adalah prinsip pedoman dasar yang di jadikan sebagai pondasi pebentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara.

Good Governance merupakan tuntutan yang terus-menerus diaajukaan oleh pubik dalam perjalanan pemerintah. Untuk penyelenggaraaan Good governance tersebut maka diperlukannya etika pemerintah. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga hal yaitu :

1.      Logika yaitu mengetahui tentang benar dan salah.

2.      Etika yaitu mengetahui tentang perilaku mana yang baik dan mana yang buruk.

3.      Estetika yaitu mengetahui tentang keindahan dan kejelekan.

Dari segi etika, pemerintah adalah tindakan dan aktivitas yang berkaitan dengan kemanusiaan. Oleh itu setiap tindakan dan aktivitas pemerintahaan tidak lepas dari kewajiban etika, moralitas dan budaya baik antara pemerintah dengan rakyat. Etika pemerintahan juga disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku mahluk sosial. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam sebuah etika pemerintah adalah :

1.      Menghormati setiap mahluk hidup dan hak asasi manusia (HAM) lainnya.

2.      Keadilan merupakan sikap yang harus dikembangkan terutama harus dilakukan terhadap orang lain.

3.      Nilai-nilai agama dan sosial budaya agar manusia bertindak secara profesionalisme.

4.      Kejujuran, baik jujur ke diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya.

5.      Kesederhanaan dan pengendalian diri.

Makna Etika Pemerintahan

Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip-prinsip moral tentang baik dan buruknya suatu tindakan atau perilaku manusia didalam kehidupn sosial. Etika pun didalam kehidupan ini didasarkan pada nilai, norma, dan aturan yang ada.

Kasus

Banyak sekali kasus-kasus muncul berkaitan dengan penyelewengan etika organisasi pemerintah.  Salah satu contoh nyata yang masih saja dilakukan oleh individu dalam organisasi pemerintah yaitu KKN.

Adapun definisi KKN yaitu suatu tindak penyalah gunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara. Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia tergolong cukup tinggi. Contoh di bidang perbankan khususnya, keberadaan UU No. 10 Tahun 1998 ternyata tidak cukup ampuh menjerat atau membuat jera para pelaku KKN. Dari data yang ada , diketahui ada beberapa kasus yang cukup mencolok dengan nominal kerugian negara yang cukup besar. Sebutlah kasus penyelewengan dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang sampai saat ini sudah berlangsung hampir 10 tahun tidak selesai. Para tersangka pelakunya masih ada yang menghirup udara bebas, dan bahkan ada yang di vonis bebas dan masih leluasa menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang lebih parah lagi, terungkap juga bukti penyuapan yang melibatkan salah satu pejabat Jampidsus beberapa waktu yang lalu. Praktek KKN dalam organisasi pemerintah khususnya, menjadi masalah berkaitan dengan etika organisasi pemerintah Karena ini merupakan penyelewengan dari apa yang seharusnya dilakukan dan dimiliki oleh seorang individu dalam organisasi pemerintah, yakni melayani rakyat dengan baik dan berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat.  Akan tetapi, dengan adanya peraktek KKN jelas merugikan bangsa dan negara.

Narasumber

http://aliajah.wordpress.com/2014/01/01/etika-governance-etika-pemerintahan/

http://mynameisbahestie.wordpress.com/2013/11/12/etika-governance/

http://www.isomwebs.net/2013-04/contoh-kasus-etika-pemerintahan/

http://makalainet.blogspot.com/2014/01/etika-pemerintahan.html