ETIKA
GOVERNANCE (Etika Pemerintahan)
Etika
berasal dari kata yunani yaitu ‘Ethos’ yang berarti adat istiadat, Etika
berkaitan dengan kebiasaan yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada
masyarakat sekitar. Etika berkaitan dengan segala kebiasan tata caara hidup
yang baik, aturan hidup yang baik yang diwariskan dari satu orang ke orang lain
atau bisa juga dari satu generasi ke generasi lainnya
Etika
Governance atau bisa disebut Etika Pemerintahan
yaitu ajaran untuk berprilaku dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai
yang berhubungan dengan hakikat manusia. Namun didalam etika governance ( etika
pemerintahan ) juga terdapat masalah seperti kesusilaan dan kesopanan masalah
ini sering terjadi di dalam aparat dan lembaganya. Menurut Alijoyo ( 2004 ) Etika Governance bisa di artikan sebagai
struktur hubungan pertanggung jawaban
dan peranan diantara berbagai organisasi.
Kesusilaan
adalah norma yang mengatur hidup manusia yang bersumber dari suara hati setiap
manusia. Maksudnya suara hati manusia yaitu menentukan perbuatan baik dan juga perbuatan buruk, tergantung
kepribadian setiap masing-masing orang. Contoh kesusilaan yang mendorong
manusia berbuat baik yaitu mencintai sesama manusia, selain itu kesusilaan bisa
membuat manusia menjadi jahat contohnya berbuatan tidak senono, mencuri dan
lain sebaginya. Kesopanan yaitu suatu tingkah laku yang timbul untuk
menyenangkan orang lain. Sebenarnya kesopanan dan kesusilaan hampir mirip namun
kalo kesusilaan itu lebih ditunjukan kepada sikap batin, sedangkan kesopanan
ditunjukan kepada sikap.
Etika
governance atau bisa disebut dengan etikaa pemerintahan tidak terlepas dari
filsafat pemerintah. Filsafat pemerintah adalah prinsip pedoman dasar yang di
jadikan sebagai pondasi pebentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya
dinyatakan pada pembukaan UUD negara.
Good
Governance merupakan tuntutan yang terus-menerus diaajukaan oleh pubik dalam
perjalanan pemerintah. Untuk penyelenggaraaan Good governance tersebut maka
diperlukannya etika pemerintah. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari
filsafat mencakup tiga hal yaitu :
1.
Logika yaitu mengetahui tentang benar
dan salah.
2.
Etika yaitu mengetahui tentang perilaku
mana yang baik dan mana yang buruk.
3.
Estetika yaitu mengetahui tentang
keindahan dan kejelekan.
Dari
segi etika, pemerintah adalah tindakan dan aktivitas yang berkaitan dengan
kemanusiaan. Oleh itu setiap tindakan dan aktivitas pemerintahaan tidak lepas
dari kewajiban etika, moralitas dan budaya baik antara pemerintah dengan
rakyat. Etika pemerintahan juga disebut selalu berkaitan dengan nilai-nilai
yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga negara selaku mahluk sosial.
Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam sebuah etika pemerintah adalah :
1. Menghormati
setiap mahluk hidup dan hak asasi manusia (HAM) lainnya.
2. Keadilan
merupakan sikap yang harus dikembangkan terutama harus dilakukan terhadap orang
lain.
3. Nilai-nilai
agama dan sosial budaya agar manusia bertindak secara profesionalisme.
4. Kejujuran,
baik jujur ke diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya.
5. Kesederhanaan
dan pengendalian diri.
Makna Etika
Pemerintahan
Etika berkenaan dengan
sistem dari prinsip-prinsip moral tentang baik dan buruknya suatu tindakan atau
perilaku manusia didalam kehidupn sosial. Etika pun didalam kehidupan ini
didasarkan pada nilai, norma, dan aturan yang ada.
Kasus
Banyak sekali kasus-kasus muncul berkaitan dengan
penyelewengan etika organisasi pemerintah. Salah satu contoh nyata yang
masih saja dilakukan oleh individu dalam organisasi pemerintah yaitu KKN.
Adapun definisi KKN yaitu suatu tindak penyalah gunaan
kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk
kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri,
seperti suap atau sogok, kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus
melibatkan hubungan negara. Praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di
Indonesia tergolong cukup tinggi. Contoh di bidang perbankan khususnya,
keberadaan UU No. 10 Tahun 1998 ternyata tidak cukup ampuh menjerat atau
membuat jera para pelaku KKN. Dari data yang ada , diketahui ada beberapa kasus
yang cukup mencolok dengan nominal kerugian negara yang cukup besar. Sebutlah
kasus penyelewengan dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang sampai saat ini sudah
berlangsung hampir 10 tahun tidak selesai. Para tersangka pelakunya masih ada
yang menghirup udara bebas, dan bahkan ada yang di vonis bebas dan masih
leluasa menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang lebih parah lagi, terungkap juga
bukti penyuapan yang melibatkan salah satu pejabat Jampidsus beberapa waktu
yang lalu. Praktek KKN dalam organisasi pemerintah khususnya, menjadi masalah
berkaitan dengan etika organisasi pemerintah Karena ini merupakan penyelewengan
dari apa yang seharusnya dilakukan dan dimiliki oleh seorang individu dalam
organisasi pemerintah, yakni melayani rakyat dengan baik dan berusaha
memberikan yang terbaik bagi rakyat. Akan tetapi, dengan adanya peraktek
KKN jelas merugikan bangsa dan negara.
Narasumber
