PEMBIAYAAN SETORAN MIKRO DAN CORPORATE
Setoran mikro Yaitu:Sebenarnya segmentasi saja, karena ada pembiayaan yang besar, seperti untuk perusahaan dan ada yang kecil. Ada pembiayaan untuk konsumtif ada pula pembiayaan untuk kegiatan produktif
Dan sektor ekonomi mikro itu ada yang produktif dan ada juga yang konsumtif . Kalau konsumtif itu tidak mempunyai efek mutiplayer ekonomi yang besar. Tapi kalau produktif efek multiplayernya terhadap pengembangan ekonomi akan sangat besar.
Dan sektor ekonomi mikro itu ada yang produktif dan ada juga yang konsumtif . Kalau konsumtif itu tidak mempunyai efek mutiplayer ekonomi yang besar. Tapi kalau produktif efek multiplayernya terhadap pengembangan ekonomi akan sangat besar.
Corporate Identity (CI) Yaitu “persona” dari suatu korporasi yang disesuaikan dengan pencapaian terhadap sasaran bisnis secara obyektif, pada umumnya seringkali dimanifestasikan melalui branding atau digunakan sebagai merek dagang.
Corporate identity dihadirkan ketika suatu perusahaan/organisasi atau kelompok kepemilikan suatu perusahaan/organisasi berusaha secara bersama membangun filosofi perusahaan/organisasi tersebut.
Secara riil Corporate identity dapat diwujudkan berupa kultur organisasi/perusahaan atau kepribadian dari organisasi/perusahaan tersebut. Pada intinya, bertujuan agar masyarakat mengetahui, mengenal, merasakan dan memahami filosofi-filosofi perusahaan/organisasi tersebut.
Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pelaku usaha mikro, kalau kita bisa meningkatkan performance mereka. Mereka dapat keuntungan, maka secara tidak langsung kita ikut meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Karena efek multiplayernya lebih cepat dibandingkan dengan memberi pembiayaan kepada sektor besar. Misalnya kita punya dana Rp1 Milyar dan kita melakukan pembiayaan sebesar satu juta per orang, berarti ada seribu orang yang bisa kita bantu. Pengalaman dari krisis bangsa Indonesia yang berhasil bertahan bahkan tumbuh dengan baik adalah sektor mikro. Mereka mempunyai daya tahan yang lebih baik dan mempunyai daya adaptasi yang lebih cepat.
Bagaimana dengan pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance /NPF) sektor mikro syariah?
Kalau NPF pasti ada. Apalagi kita memakai akad mudharabah/bagi hasil. Kita tahu, bahwa bagi hasil itu tidak bisa diprediksi, justru di situlah letak keadilannya. Artinya bisa untung, bisa impas bahkan bisa rugi. Dari pengalaman kita, lebih dari 18 tahun bahwa setiap pembiayaan pasti ada resiko, tinggal bagaimana kita mengantisipasi kendala dalam pembiayaan mikro ini. Kalau secara angka-angka, NPF TAMZIS jauh di bawah NPF perbankan.
Bagaiamana TAMZIS menanggulangi NPF (kemacetan) tersebut?
Pembiayaan untuk sektor mikro, kita tidak bisa mengandalkan jaminan sebagai basis, berbeda dengan pembiayaan besar yang menjadikan jaminan sebagai hal yang utama, kalau sewaktu-waktu pembiayaan macet jaminannya bisa dialihkan. BMT tidak bisa seperti itu.
Untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah, BMT lebih fokus memperhatikan usaha anggota sebagai pertimbangan dikabulkan tidaknya sebuah permohonan pembiayaan. Dengan demikian survey pra pembiayaan menjadi hal yang sangat penting. Apakah usaha seseorang itu bagus apa tidak, sudah lama atau masih baru.
Kita juga harus mengerti karakteristik pelaku sektor mikro. Mereka tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan usahanya hanya untuk setor angsuran ke kantor BMT. NPF sebagian muncul karena keengganan mereka datang setor ke kantor. Oleh karenanya kita menerapkan pola jemput bola. Petugas BMT yang mendatangi mereka di tempat usaha mereka.
Bagaimana dengan pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance /NPF) sektor mikro syariah?
Kalau NPF pasti ada. Apalagi kita memakai akad mudharabah/bagi hasil. Kita tahu, bahwa bagi hasil itu tidak bisa diprediksi, justru di situlah letak keadilannya. Artinya bisa untung, bisa impas bahkan bisa rugi. Dari pengalaman kita, lebih dari 18 tahun bahwa setiap pembiayaan pasti ada resiko, tinggal bagaimana kita mengantisipasi kendala dalam pembiayaan mikro ini. Kalau secara angka-angka, NPF TAMZIS jauh di bawah NPF perbankan.
Bagaiamana TAMZIS menanggulangi NPF (kemacetan) tersebut?
Pembiayaan untuk sektor mikro, kita tidak bisa mengandalkan jaminan sebagai basis, berbeda dengan pembiayaan besar yang menjadikan jaminan sebagai hal yang utama, kalau sewaktu-waktu pembiayaan macet jaminannya bisa dialihkan. BMT tidak bisa seperti itu.
Untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah, BMT lebih fokus memperhatikan usaha anggota sebagai pertimbangan dikabulkan tidaknya sebuah permohonan pembiayaan. Dengan demikian survey pra pembiayaan menjadi hal yang sangat penting. Apakah usaha seseorang itu bagus apa tidak, sudah lama atau masih baru.
Kita juga harus mengerti karakteristik pelaku sektor mikro. Mereka tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan usahanya hanya untuk setor angsuran ke kantor BMT. NPF sebagian muncul karena keengganan mereka datang setor ke kantor. Oleh karenanya kita menerapkan pola jemput bola. Petugas BMT yang mendatangi mereka di tempat usaha mereka.
Akhir-akhir ini, sebagian besar negara (termasuk Indonesia) telah memiliki badan/lembaga/institusi yang bertugas membentuk prinsip-prinsip corporate governance yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di negara yang bersangkutan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Krismantoro (2004) telah mengembangkan seperangkat prinsip Good Corporate Governance yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Prinsip dasar tersebut adalah: fairness, transparency, accountability dan responsibility.
http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=9
http://agesvisual.wordpress.com/2007/10/09/corporate-identity/
http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=9
Tidak ada komentar:
Posting Komentar