Review 3 : POLA RESTRUKTURISASI USAHA PERTANIAN DAN USAHA KECIL PEDESAAN SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP REPOSISI KELEMBAGAAN KOPERASI*)

Review

POLA RESTRUKTURISASI USAHA PERTANIAN

DAN USAHA KECIL PEDESAAN SERTA IMPLEMENTASINYA

TERHADAP REPOSISI KELEMBAGAAN KOPERASI*)

Oleh:

Togap Tambunan

Berisi :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola pengembangan koperasi (KUD) pada masa lalu ditentukan oleh wilayah keanggotaannya yaitu beberapa desa dalam satu kecamatan, artinya boleh lebih dari satu desa tetapi tidak boleh lebih dari satu kecamatan. Keterbatasan seperti itu sangat mengahalangi gerak dan kemajuan unit koperasi tersebut, oleh sebab itu pada masa yang akan datang hal-hal seperti itu perlu dihilangkan sehingga prinsip koperasi dimunculkan oleh kepentingan yang sama dari kelompok masyarakat tidak lagi bisa dibatasi oleh wilayah administrasi tapi lebih ditentukan oleh kepentingan dibentuknya koperasi tersebut.

Pembahasan Hasil Temuan dan Pengujian

1. Sektor pertanian menyumbang 2,48% terhadap PDB nasional, namun jumlah petani gurem di Indonesia juga semakin meningkat. Usaha pertanian dikembangkan dengan cara usaha tani intensifikasi juga dengan mengembangkan sektor off-farm-nya. Industrialisasi pertanian kita diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi dan persaingan komoditi dan mendapatkan value added dari sektor pertanian perlu dilakukan pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi industri olahan, disamping meningkatkan pendapatan keluarga petani juga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan membuka peluang ekspor.

2. Peran koperasi di sektor off-farm (industri pengolahan) pada usaha pertanian masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari status badan hukum sebagaiindustri pengolahan berbasis sektor pertanian. Kurang dari 1% jumlah koperasi yang usahanya bergerak dalam industri pengolahan pertanian, kecuali di sub sektor peternakan lebih dari 3%. Pada usaha pertanian di sektor hilir (offfarm), sebagian besar industri termasuk didalamnya usaha koperasi yang bergerak diindustri pengolahan mengalami persaingan pasar oligopoli yangsangat ketat, seperti pada industri penggilingan dan penyosohan beras denganRasio Konsentrasi sebanyak delapan perusahaan terbesar (CR 8) hanyasebesar 25,72% pada tahun 2002. hal ini diperlukan kebijakan pemerintah sehingga diharapkan koperasi bisa melakukan monopoli pada industri pengolahan seperti pada pembelian cengkeh di zaman orde baru. Disamping itu skala output koperasi sebagian besar hanya berada di bawah satu miliar sehingga suntikan modal bagi koperasi sangat diperlukan baik dari lembagakeuangan perbankan maupundari pemerintah. Distribusi lokasi industri pengolahan diatas 80% jumlah industri masih terkonsentrasi di daerah Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.Ini memberikan gambaran pembangunan industri pertanian antara lokasi industri dengan sumber bahan baku tidak satu tempat, sehingga akan memberikan biaya pengangkutan yang cukup besar. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan sebagian masih diimpor. Seperti pada industri pakan ternak dan industri penggilingan dan pembersihan padi-padian bahan bakunya diatas 40% masih diimpor.

3. Berdasar hasil survai tingkat partisipasi pertemuan kelompok tani yang aktif rata-rata 11-12 kali setahun seperti wire single, Lombok Barat, NTB, sedang koperasi yang pasif melakukan pertemuan anggota rata-rata 1 kali setahuan. Anggota koperasi berinisiatif tinggi untuk mewujudkan kegiatan mendirikan koperasi pertanian (71,14%), penyaluran kredit di koperasi (71,4%), penyaluran sarana produksi pertanian (64,3%), pemasaran hasil pertanian (78,6%). Rangsangan anggota mengikuti kegiatan perkoperasian terutama disebabkan untuk memperoleh kredit program (35,71%), kemudahan mendapatkan saprotan (19,05%), kemudahan dalam pemasaran hasil pemasaran (14,29%). Alasan responden mau mengambil kredit karena bunganya rendah (50%) pengembaliannya berjangka (28,57%), dan alasan lainnya (14,27%). Dalam proses pengambilan keputusan 85,7% anggota koperasi menyatakan pengambilan keputusan penyaluran kredit usaha tani dilakukan melalui musyawarah kelompok. Sedangkan keputusan untuk bermitra dengan pengusaha 28,6% diambil sesuai dengan keinginan anggota, sedangkan 71,3% masih karena inisiatif pengurus. Dinas koperasi sebagai pembina koperasi selama ini melakukan dukungan dan fasilitasi melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan, latihan, kursus, dan koordinasi dengan koperasi, Dinas Koperasi Tk I dan II dan dinas lainnya.

4. Model pembinaan dilakukan dengan : 1) peningkatan pengembangan skala usaha koperasi untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi pelaku ekonomi, dilakukan dengan pemberian bantuan sarana usaha, bantuan perkuatan permodalan bergulir, peningkatan kualitas produk dengan pelatihan dan mengadakan temu usaha dan konsultasi, 2) peningkatan pengembangan bagi koperasi dalam rangka penciptaan kesempatan usaha, kepastian pasar dan harga bagi usaha yang dikembangkan oleh koperasi, 3) peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan koperasi, 4) peningkatan dan pengembangan sarana usaha koperasi dalam rangka peningkatan kemampuan koperasi menggunakan teknologi yang sesuai dengan teknologi anggota, 5) memfasilitasi serta melakukan mediasi dalam rangka melakukan kerjasama usaha antara Koptan, Puskoptan, Inkoptan dengan pihak swasta, BUMN, perbankan serta lembaga keuangan lainnya.

V.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Peran koperasi di sektor off-farm (industri pengolahan) pada usaha pertanian masih tergolong sangat rendah bila dilihat dari status badan hukum sebagai industri pengolahan berbasis sektor pertanian kurang dari 1 % jumlah koperasi yang usahanya bergerak dalam industri pengolahan pertanian, kecuali di sub sektor peternakan lebih dari 3%.

Pada usaha pertanian di sektor hilir (off-farm), sebagian besar industri termasuk di dalamnya usaha koperasi yang bergerak di industri pengolahan mengalami persaingan pasar oligopoli yang sangat ketat, seperti pada industri penggilingan dan penyosohan beras dengan rasio konsentrasi sebanyak delapan perusahan terbesar (CR 8) hanya sebesar 25,72% pada tahun 2002. Hal ini memerlukan kebijakan pemerintah sehingga diharapkan koperasi dapat melakukan monopoli pada industri pengolahan seperti pada pembelian cengkeh di zaman orde baru. Disamping itu skala output koperasi sebagian besar hanya berada di bawah Rp. 1 milyar, sehingga suntikan modal bagi koperasi sangat diperlukan baik dari lembaga keuangan perbankan maupun dari pemerintah. Distribusi pengolahan diatas 80% masih terkonsentrasi di daerah Jawa (DKI Jakarta,

Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah) dan Sumatera utara. Ini memberikan gambaran, bahwa dalam pembangunan industri pertanian antara lokasi industri dengan sumber bahan baku tidak satu tempat, sehingga akan menimbulkan biaya transportasi yang cukup besar. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan industri pengolahan sebagian masih diimpor, seperti pada industri pakan ternak, industri penggilingan, dan pembersihan padi-padian bahan bakunya di atas 40% masih diimpor.

Untuk menunjang peningkatan usaha pertanian menjadi industri pertanian perlu dilakukan membinan sumberdaya manusia dan memantapkan struktur kelembagaan koperasi sebagai upaya mendukung pengembangan usaha anggota koperasi yang berbasis pada pertanian.

Model kelembagaan agribisnis yang dapat dikembangkan di masa depan antara lain dengan memasukkan unsur petani menjadi salah satu faktor dari supply chain manajemen, dimana petani posisikan sebagai subyek pengambil keputusan bukan hanya pelaksana.

Model koperasi tunggal komoditi dapat dikembangkan untuk sub sektor perkebunan untuk komoditi : karet, kelapa sawit dan kelapa hibrida, sub sektor pertanian tanaman pangan : cabai, tomat, bawang daun, dll, sub sektor perikanan dan subsektor peternakan. Koperasi persusuan merupakan salah satu kopersi yang mampu berkembang dengan baik. Koperasi kredit pertanian diperlukan oleh petani untuk membiayai usaha taninya. Kopdit pertanian merupakan basis dari pemberdayaan petani dan menjadi landasan bagi pengembangan kegiatan lainnya.

5.2. Saran

·         Perlu diterapkan hasil identifikasi industri pegolahan yang prospektif untuk mendukung restrukturisasi usaha pertanian dan meningkatkan value added usaha pertanian melalui industri pengolahan.

·         Dalam proses pembinaan untuk mendapatkan hasil yang baik perlu adanya keterpaduan dalam pembinaan koperasi dengan melakukan fasilitator, pelatihan dan pendampingan.

·         Pola restrukturisasi pertanian seperti pada Bank Padi dimana koperasi berperan besar dalam pengolahan gabah petani hingga pemasaran dan simpan pinjam dalam bentuk natuna harus dikembangkan tidak saja di Jawa tetapi juga di luar Jawa.

·         Diperlukan kerjasama yang baik dan harmonis didukung dengan kemitraan denga  BUMN dan pihak swasta yang diharapkan dapat membantu memantapkan kelembagaan koperasi dan memajukan usaha koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

………………., 2001. Statistik Perusahaan Perikanan 2001. Badan Pusat Statistik.

Jakarta.

…………….., 2002. Indikator Pertanian (agricultural Indicators) 2002. Badan

Pusat Statistik. Jakarta.

……………., 2003. Sensus Pertanian 2003. Angka Nasional Hasil Pendaftaran

Runah Tangga (angka sementara). Badan Statistik. Jakarta.

Cook, Michael. 1995. The Future of U.S Agricultural Cooperative: A Neo

Institutional Approach. American Journal of Agricultural Economics. Desember1995.

Nasution, M., 2003. Pertanian Sebagai Platform Pembangunan Indonesia Masa

Depan. Makalah Kongres Masyarakat Pertanian Indonesia. BEM IPB. Bogor ,

16 September 2003.

PERHEPI. 2004. Rekonstruksi dan Restrukturisasi Ekonomi Pertanian :

Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan. Perhepi Cetakan

I. Jakarta.

Soetrisno, N. 2003. Koperasi Indonesia : Potret dan Tantangan, Jurnal Ekonomi

Kerakyatan, Th. II-No.5-Agustus 2003. Jakarta.

Sularso. 2004. Koperasi Pertanian. Makalah Diskusi Terbatas PERHEPI :

Kelembagaan dan Koperasi dalam Restrukturisasi Pertanian Perdesaan. STEKPI,

30 September 2004.

Nama / NPM   : AmaliaNovianti / 20211646

Kelas   : 2EB09